SEMARANG, lpmedukasi.com – Aliansi Mahasiswa Ngaliyan menggelar aksi pernyataan sikap bertajuk "Mahasiswa Ngaliyan Menggugat Wali Kota" sebagai bentuk tuntutan atas keamanan publik dan pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait rentetan kecelakaan di Tanjakan Silayur, Ngaliyan. Aksi ini digelar di Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada Senin (13/04/2026).
Kegiatan teknis lapangan dan pembacaan pernyataan sikap dimulai pukul 16.00 WIB, melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan UIN Walisongo, serta dihadiri oleh Aliansi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Aliansi menilai pemerintah selama ini hanya mengumbar janji tanpa realisasi di lapangan. Kondisi darurat keselamatan di Silayur hingga kini belum mendapat solusi konkret, seolah nyawa warga di mata Wali Kota tidak lebih dari sekadar angka statistik.
Dalam pernyataan sikapnya, Muhammad Yusrul Rizanul M. selaku koordinator lapangan secara tegas menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah:
1. Pengawasan dan Pembatasan Kendaraan Berat
Aliansi mendesak Dinas Perhubungan untuk menggelar razia rutin serta memasang portal bagi kendaraan berat guna meminimalkan risiko kecelakaan di kawasan tersebut.
2. Audit dan Evaluasi Menyeluruh Pemangku Kebijakan
Aliansi menuntut audit dan evaluasi total terhadap kinerja pemangku kebijakan terkait, khususnya Satlantas dan Dinas Perhubungan Kota Semarang.
3. Pemberantasan Mafia Transportasi dan Percepatan Pembangunan Jalur Lingkar
Aliansi menuntut penghentian praktik mafia transportasi, mendesak penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar aturan operasional, serta mendorong percepatan pembangunan jalur lingkar sebagai jalur alternatif kendaraan berat.
"Kami akan terus mengawal hingga ada langkah nyata, karena rakyat bukan statistik—keselamatan adalah harga mati," tegas Yusrul.
Merespons kecelakaan yang terus berulang di Tanjakan Silayur, Gilang Dzaky Mubarok selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) menyatakan bahwa insiden yang terjadi sejak 2016 bukan semata-mata faktor nasib, melainkan cerminan dari kesalahan manusia dan kegagalan sistem.
"Kejadian ini bukan semata-mata nasib buruk, melainkan ada kesalahan sistem. Polanya selalu sama: terjadi kecelakaan, publik ramai memprotes, pemerintah memperbanyak wacana, lalu isu menghilang dengan sendirinya dan kejadian terus berulang," ungkap Gilang.
Sementara itu, M. Fatkhi Hamdani selaku Ketua DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) berharap pihak berwenang tidak sekadar berwacana, tetapi segera mewujudkan langkah nyata di lapangan.
"Semoga wacana-wacana yang ada dapat segera terealisasikan. Kami berharap pemerintah hadir dengan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang khususnya dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah dataran tinggi, memperketat pengawasan, serta memastikan kelayakan jalan bagi kendaraan berat," pungkas Fatkhi.
