Semarang, lpmedukasi.com – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Jawa Tengah menggelar Seruan Aksi Evaluasi Total Kabinet Merah Putih di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari serangkaian demonstrasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh kader PMII di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang dilakukan secara terpisah di masing-masing wilayah, kali ini kader PMII dari berbagai cabang di Jawa Tengah bersatu dalam satu gerakan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah.
Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Tengah, Betari Imasshinta, menjelaskan bahwa substansi tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini masih sejalan dengan tuntutan sebelumnya. Namun, kajian dan survei yang menjadi dasar penyusunannya telah dilakukan secara lebih komprehensif.
"Pada aksi kali ini kami membawa tuntutan yang telah disusun berdasarkan hasil kajian dan survei yang lebih komprehensif. Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Pimpinan Cabang (PC) PMII Semarang, Fardha Nihayatul Ulum, menegaskan bahwa PMII akan terus mengawal berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Kami akan terus bergerak. Meskipun aksi telah dilakukan berulang kali, hingga saat ini belum ada tindak lanjut maupun respons yang jelas dari pemerintah terhadap berbagai tuntutan yang telah kami sampaikan," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
1. Merestrukturisasi APBN, menurunkan harga BBM, dan memulihkan perekonomian nasional.
2. Merevisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
3. Menghentikan praktik KKN serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
4. Mengevaluasi program-program populis yang dinilai tidak efektif dan mengalihkan anggarannya ke sektor pendidikan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
6. Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kemiskinan struktural di Jawa Tengah.
7. Mengembalikan hak kepemilikan tanah kepada rakyat dan menjamin keadilan agraria.
8. Mengusut tuntas serta menghentikan tindakan represif terhadap aktivis.
Di akhir aksi, Fardha Nihayatul Ulum, menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat membuka ruang dialog dan memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa.
"Kami datang dengan cara yang baik untuk menyampaikan suara rakyat. Karena itu, kami berharap aspirasi yang kami bawa hari ini dapat diterima, didengarkan, dibahas, dan dikaji bersama secara serius oleh pemerintah demi menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat," ujarnya.
Reporter: Rima Nihayatul
Editor: Zidni Rosyidah
