Januari 2018


 
Sudirman Said menyampaikan isi seminar tentang "Masa Depan Energi dan Sumber Daya Alam/ Mineral di Jawa Tengah".
Semarang, EdukasiOnline—Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang dalam pelantikannya mengelar seminar nasional, pada Rabu (24/01). Dalam seminar tersebut, DEMA UIN Walisongo mengusung tema "Masa Depan Energi dan Sumber Daya Alam/ Mineral di Jawa Tengah". Mengundang narasumber Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan Sudirman Said (mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia). Dua orang tersebut merupakan kandidat calon Gubernur Jawa Tengah pada pemilu 2018 nanti.

Ketua DEMA UIN Walisongo, Syarifudin Fahmi menyampaikan bahwa seminar tersebut bertujuan agar mahasiswa mempunyai peran dalam pembangunan Jawa Tengah kedepannya, mengingat letak geografis UIN Walisongo Semarang yang kebetulan berada di Jawa Tengah.
"Kami menyepakati bahwasanya mahasiswa harus mempunyai peran penting dalam pembangunan di Jawa Tengah kedepan" tutur Fahmi, sapaan akrabnya.

Fahmi juga menekankan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan wajib memiliki peran dalam penangananan isu-isu kemasyaraatan. Dan beberapa aliansi mahasiswa di UIN Walisongo telah berperan dalam menyuarakan isu-isu tersebut. Tentang kasus-kasus lingkungan di Jawa Tengah.

"Mahasiswa kita beberapa sudah ikut andil dalam menyuarakan kasus-kasus tentang alam. Kasus Kendeng misalnya, ketika aksi di Gubernuran," tambahnya.

Ia juga menjelaskan, dengan adanya momentum tahun politik 2018, langkah pertama mahasiswa dalam ikut serta membagun Jawa Tengah menurut Fahmi salah satunya adalah dengan cara mengkritisi kandidat calon Gubernur Jawa Tengah 2018, yang kebetulan didatangkan sebagai pembicara dalam agenda tersebut.

"Mumpung ini masih kandidat saja, kita harus kritisi terlebih dahulu" pungkasnya. (Edu_On /Yat)


 
Doc. Edukasi
Semarang, EdukasiOnline—Berdasarkan nota keberatan yang dilayangkan oleh mandataris Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) No. 001/A/DEMA-U/1/2018 terkait dengan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kampus, rupanya pihak Birokrasi tak kunjung memberikan jawaban. Hingga akhirnya, ratusan mahasiswa atas nama Keluarga Besar Mahasiswa Walisongo (KBMW) mengadakan demontrasi pada Jum’at (12/1) di depan gedung Rektorat Kampus I UIN Walisongo Semarang. Hasil keputusan untuk mengadakan aksi demonstrasi ini didasarkan pada jumpa pers yang dilakukan oleh seluruh KBMW pada Rabu sore lalu, (10/1). 

Aksi demonstrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB di samping Gedung Audit 2 Kampus 3. Mereka memblokade jalan dari kampus 3 sampai kampus 1 UIN Walisongo. Ahmad Sylvan Prayogi, selaku koordinator lapangan menyatakan bahwa aksi yang diikuti oleh sekitar 180 mahasiswa tersebut berjalan lancar dan tertib. “Aksi lancar, ada 180 massa yang mengikuti aksi ini,” ujar mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) semester 7 tersebut.

Aksi yang berlangsung sekitar 3 jam ini akhirnya membuahkan hasil berupa empat catatan penting. Pihak birokrasi memberikan  nota jawaban yang dibacakan oleh Wakil Rektor III, Suparman Syukur di depan ratusan mahasiswa demonstran.

Keempat poin tersebut adalah: Pertama, semua mahasiswa tetap melaporkan (pendataan ) secara online tentang kepesertaan JKN, apakah sudah memiliki JKN/ belum sesuai dengan pengumuman yang telah di upload dilaman www.walisongo.ac.id.  Kedua, merubah klausal pada pernyataan mahasiswa yang belum memiliki JKN, yaitu: menghilangkan kalimat: "dalam kurun waktu 6 bulan sejak 2 Februari 2018”. Sehingga tidak ada batasan mengurus kepesertaan JKN. Ketiga, pemberlakuan status wajib kepesertaan JKN diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun 2018, dan tidak masuk dalam menu akademik ( terpisah).
Poin terakhir,  penempatan poin 2 dan 3 diberlakukan mulai hari senin, 15 Januari 2018. (Edu_On/ Tim)


Nota jawaban yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah pihak birokrasi.



Doc. Edukasi


Semarang, EdukasiOnline— Ratusan mahasiswa atas nama Keluarga Besar Mahasiswa Walisongo (KBMW) menggelar aksi tolak penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kampus pada Jum’at, (12/1). Aksi yang digelar di depan gedung Rektorat kampus I UIN Walisongo Semarang tersebut diikuti sekitar 180 mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang jurusan dan fakultas di UIN Walisongo.

Ahmad Sylvan Prayogi, Koordinasi Lapangan (Korlap) aksi menyatakan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh nota keberatan penerapan JKN yang telah dilayangkan sekitar seminggu yang lalu, namun tidak dijawab oleh pihak Birokrasi. “Disitu sudah tertera, ketika tidak ada jawaban sama sekali dari Birokrasi maka kita turun aksi,” ujar Sylvan, panggilan akrabnya.

Aksi berlangsung tertib hingga akhir, yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai sekitar pukul 12.30 WIB. Terakhir, Sylvan berharap setelah aksi tersebut digelar pihak Birokrasi kedepan bisa melibatkan mahasiswanya dalam memutuskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa. “Harapan saya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa, kita harus ikut dilibatkan,” pungkasnya. (Edu_On/Wir)


Doc. Internet


Semarang, EdukasiOnline— Menyikapi kebijakan keanggotaan BPJS, beberapa mahasiswa sudah mengurus terkait hal tersebut di kantor-kantor terdekat. Salah satunya Wulan, mahasiswi jurusan Menejemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Walisongo Semarang. Ia mengaku telah mengurus pendaftaran keanggotaan BPJS pada (03/01) di kampung halamannya, dengan membawa surat rujukan Pukesmas sebagai syarat pembuatan BPJS. “Harus membawa surat rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit atau pokoknya harus ada rujukan bukti kalau sakit,” ungkapnya.

Mahasiswi semester satu ini semakin mengeluh, karena tidak dapat langsung menyelesaikan proses untuk mengajukan keanggotaannya sebagai bagian dari BPJS. Ia menambahkan bahwa meski sudah terpenuhi syaratnya, namun kartu keanggotaan masih bersifat sementara. “Kalau buat BPJS asli harus menunggu selama tiga bulan,” imbuhnya.

Rupanya tidak hanya Wulan saja yang menegeluhkan ribetnya pengurusan pendaftaran BPJS,  mahasiswa yang lain pun ikut mengeluhkaan terkait pemindahan Fasilitas Kesehatan ( Faskes) di daerahnya. Putri Sonia, perempuan kelahiran Pati ini mengeluhkan pemindahan Faskes yang terkesan ribet.

“Saya tadi ke kantor BPJS untuk mengurusi pemindahan Faskes, tapi harus satu KK dan lain-lain,” ujar Sonia dalam wawancara yang kami lakukan via  chat whatsapp. Mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) ini  mengharapkan sosialisasi yang baik dari pihak Universitas, sehingga para mahasiswa dapat menyelesaikan pendaftaran keanggotaan BPJS dengan cepat. “Seharusnya sosialisasi dilakukan secara serius oleh UIN, sehingga mahasiswa tidak perlu bolak-balik memenuhi berkas yang kurang,” pungkasnya.  (Edu_On/ Tim)


Doc. Internet


Akhir semester gasal 2017, ada pengumuman dari Birokrasi UIN Walisongo Semarang kepada seluruh mahasiswa melalui surat edaran No. B-4285/Un. 10.0/B1/KU.00.1/12/2017. Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang No 389 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Mahasiswa UIN Walisongo. Dalam surat tersebut setiap mahasiswa diwajibkan terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan tenggang waktu antara 8-26 januari 2018, kemudian mengupload bukti kepesertaan JKN di laman akademik.walisongo.ac.id. Di poin g disertakan sebuah ancaman, ketika tidak melakukannya, mahasiswa tidak bisa mengakses yudisium nilai pada sistem informasi akademik.

JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak untuk diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. 

Sedangkan yang menjalankan program JKN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS sendiri adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT Askes yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya. Perlindungan kesehatan ini juga bisa didapat dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Yang kinerjanya diawasi oleh DJSN.

Penetapan UU tentang JKN dinilai mempunyai banyak masalah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) lalu disahkan juga Undang-undang  No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (UU BPJS) memang terlihat sangat dipaksakan dalam penetapannya. UU SJSN diteken oleh mantan presiden Megawati Soekarno Putri saat akhir jabatannya tahun 2004. Lalu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ngotot untuk meloloskan UU BPJS dengan memengaruhi rakyat bahwa BPJS jaminan kesehatan yang sangat ideal untuk rakyat.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaan JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

Pembayaran BPJS juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Jenis Iurannya dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu). Kedua, Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. Ketiga, Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Sedangkan fasilitasnya dalam Jaminan kesehatan dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan. Kedua, fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan. Ketiga, fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan.

Walaupun sudah mengangsur setiap bulannya, praktek pelaksanaan BPJS juga banyak masalah. Misalnya, pasien yang menggunakan BPJS memiliki banyak keluhan saat berobat menggunakan BPJS. Seperti terlantarnya pasien BPJS saat mencari pengobatan di puskesmas dan rumah sakit, sulitnya mencari ruang perawatan, lambatnya penanganan terhadap pasien BPJS, bahkan ada juga kasus pasien yang dibuang oleh petugas ambulans. Dari kasus tersebut menimbulkan stigma negatif rakyat terhadap BPJS.

Sampai 3 maret 2017, total peserta JKN-KIS telah mencapai 174.777.376 jiwa yang terdiri atas 92.100.301 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, 16.309.479 peserta PBI APBD, 13.327.804 peserta PNS, 1.562.067 peserta TNI, 1.225.992 peserta Polri, 1.430.536 peserta BUMN/BUMD, dan 23.521.754 peserta penerima upah (PPU) swasta, 20.291.458 peserta bukan penerima upah (PBPU) atau dikenal juga dengan peserta pekerja mandiri, dan 5.007.985 peserta bukan pekerja.

BPJS Goes To Campus

Menurut berita dari kelembagaan.ristekdikti.go.id tertanggal 10 maret 2017 berjudul BPJS Kesehatan Gandeg Kemenristekdikti, BPJS telah melakukan kerja sama dengan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Tujuannya dalam rangka mewujudkan cita-cita jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) pada 1 januari 2019. Seluruh civitas akademika kampus diharapkan menjadi peserta BPJS dan selanjutnya akan bisa mendorong rakyat sekitar untuk mengubah pola pikir tentang jaminan kesehatan.

Ruang lingkup nota kesepahaman antara BPJS dan Kemenristekdikti meliputi optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Perguruan tinggi. 

Progam kerja sama ini diberi nama ‘BPJS Kesehatan Goes to Campus’. Sudah banyak kampus negeri maupun swasta yang menerapkan program ini, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumarera Utara, Universitas Diponegoro, dan Universitas Sebelas Maret.

Sedangkan di UIN Walisongo Semarang sendiri, seperti yang dilansir ideapers.com sudah ada MoU antara BPJS Kesehatan dengan UIN Walisongo. Tapi, permasalahannya, kerja sama yang menghasilkan keputusan seluruh civitas akademika kampus diharapkan mendaftarkan diri. Kemudian, kata “diharapkan” diinterpretasikan dengan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mendaftarkan diri? Apalagi mewajibkan itu dengan ancaman tidak akan bisa melihat yudisium nilai di sistem informasi akademik kampus.

Dari sini ada kerancuan terkait pemahaman Birokrat UIN Walisongo atas kerja sama yang terjadi antara Menristekdikti dengan BPJS. Mengapa ada pemaksaan-diwajibkan- kepada seluruh mahasiswa. Bukankah seperti itu termasuk pengekangan dan pemaksaan, dan itu merupakan suatu pembodohan dalam dunia pendidikan. Hal ini secara tidak langsung akan tertanam di alam bawah sadar seluruh mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa nanti juga akan melakukan hal yang sama ketika sudah lulus dan mengajar di lembaga pendidikan. 

Padahal, seperti ungkapan tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, “anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu”. Dari ungkapan itu secara tidak langsung menyinggung bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam dunia pendidikan (dalam hal apapun). Jika ada pemaksaan dalam dunia pendidikan, maka hakikat dari pendidikan itu tidak akan bisa tercapai.

Meskipun sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 dan Perpres 111 Tahun 2013 untuk seluruh warga negara wajib untuk mendaftar BPJS. Akan tetapi, tidak ada ketentuan batasan waktu dari pemerintah untuk mendaftar BPJS. Harusnya birokrasi kampus juga tidak boleh memaksakan mahasiswanya mendaftar BPJS dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, apalagi ada ancamannya. Karena lembaga pendidikan tidak ada hak untuk memaksa mendaftar BPJS dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. 

Namun, dalam surat edaran tersebut disertakan tenggat waktu untuk mendaftarkan diri, yakni sampai pada 26 Januari 2017. Ketika belum mendaftarkan diri, mahasiswa tidak akan bisa mengakses yudisium nilai. Jika mau melihat nilai, ada dispensasi yang diberikan Birokrat. Dispensasi tersebut adalah berupa penambahan waktu satu semester. Sebelumnya, mahasiswa diharuskan membuat surat pernyataan dan mengupload ke laman akademik.walisongo.ac.id. Namun, pemberian disepensasi ini terkesan hanya sebuah kata-kata manis belaka. Karena, hal itu sama saja dengan masih memaksakan seluruh mahasiswa untuk mendaftar JKN.

Lembaga pendidikan yang seharusnya membentuk peserta didik menjadi lebih baik dan berkarakter, justru malah melakukan pembodohan kepada mahasiswanya dengan memaksakan kehendak atau pengekangan. Mahasiswa sebagai manusia yang utuh berhak menentukan dirinya sendiri, kapan dia akan mendaftar JKN. Dan birokrasi kampus tidak berhak memaksanya. Mahasiswa bukan kerbau yang harus selalu diatur, diperintah dan diancam.
 
Birokrat kampus memang sudah memiliki niat baik untuk ikut menjalankan program pemerintah dan juga memperhatikan kesehatan seluruh mahasiswanya. Tapi dengan cara seperti itu? Seakan memaksakan kehendak. Penulis jadi curiga, sebenarnya niat baik saudara ini untuk siapa?


Oleh: Muhammad Luthfi Hakim