Dok. oleh

Semarang – Lpmedukasi.com, Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) mengadakan diskusi bertajuk "............ " Dalam pembahasan ini dinilai sangat tidak menguntungkan bagi beberapa masyarakat. Diskusi ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting pada  (18/7).

Diskusi ini dimoderatori oleh Syafiq Yunensa, selaku menteri Sosial Politik (SosPol) Dema FITK. undangan Kahar Muamalsyah, SH. MH. Selaku ketua perhimpunan bantuan hukum dan HAM Indonesia Jawa Tengah.

Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia, kini menampakkan keganasannya. Pemerintah dengan cepat mengambil tindakan tegas untuk menangani pandemi ini. Dimulai dari pembentukan SATGAS Covid, karantina wilayah, PSBB, dan lain-lain.

Rakyat Indonesia dihimbau untuk mentaati aturan tindakan tegas yang telah dibuat oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran covid.  Bahkan, dalam UU Karantina, segala kebutuhan hingga kebutuhan hewan ternak disediakan pemerintah pusat. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat tidak merasakan akan hal UU karantina tersebut. Hal ini menjadikan simpang siur bagi kalangan masyarakat.

Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Masyarakat juga tidak bisa mengandalkan bansos, dimana pembagiannya masih belum merata.

Sebagai masyarakat, kita harus paham betul akan regulasi yang berlaku. Seperti penolakan PPKM yang dilakukan oleh sebagian rakyat. Padahal, sebenarnya tidak seperti itu. Akan tetapi masyarakat hanya mempermasalahkan pembatasan kegiatan yang buat oleh pemerintah.

"Untuk kita semua yang terdampak, saya khawatir terjadinya penyelundupan hukum dengan mengambil pasal-pasal yang menguntungkan pemerintah saja, dan tidak mengambil pasal yang tanggungjawab. Negara harus memikirkan kelangsungan hidup masyarakat, bukan hanya dari aman dari virus tapi aman dari segala bentuk yang bisa mencelakakan kehidupan rakyatnya, misalnya kelaparan. Kewajiban negara tidak hanya membatasi loh, semoga negara memahami hal ini." Ucap.......   

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat hanya bisa berikhtiar dan bertawakal atas pandemi ini. Semoga masyarakat mendapatkan haknya sebagai rakyat. Begitu juga dengan pemerintah harus benar-benar memikirkan cara agar semua lini masyarakat tidak merasakan dampak buruknya.


Posting Komentar

0 Komentar