Juni 2018

doc. edukasi


Semarang, EdukasiOnline –Terlalu lama mengantre keluar dari kampus, salah satu mahasiswa perempuan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM) pingsan dan dibopong menuju kantor dekanat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Senin (25/06). Mahasiswa semester 2 tersebut telah mengantre sejak pukul 16.30 WIB dan hingga pukul 17.00 WIB, ia bersama temannya belum bisa keluar.

Sebelumnya, sekitar tiga minggu yang lalu, mahasiwa tersebut harus merelakan kaki kirinya diperban, sebab mengalami keretakan. Hingga kemarin, perban warna coklat tersebut masih melilit kaki kirinya. Hingga saat kaki kanan yang menjadi tumpuannya terasa lemas, dia pingsan.
Melihat adanya kejadian tersebut, salah satu dosen FUHUM pun berkomentar. “Jika sudah ada yang seperti ini –pingsan—, masih haruskah barrier gate diberlakukan? Lebih baik disudahi saja”, tutur Abdullah, dosen Ilmu Seni dan Arsitektur Islam.  

doc. edukasi


Sejak diberlakukannya sistem keluar masuk kampus harus melewati barrier gate, antrean hingga 20 meter pun tidak dapat dihindarkan. Hal itu menyebabkan banyak mahasiswa dan dosen merasa kesal, dan protes menjadi salah satu sikap kekesalannya. “Jika mau protes, jangan protes sama satpam. Kami hanya melakukan perintah dari atasan. Jika merasa keberatan, silahkan gantikan posisi kami”, jawab salah satu satpam saat diprotes mahasiswa.

Menaggapi adanya kemacetan yang mengular di wilayah kampus II, Imam Taufik menghimbau agar seluruh keluarga UIN Walisongo bersabar. “Ini hari pertama uji coba  barrier gate, mohon bersabar”, jawab Wakil Rektor II tersebut saat dihubungi tim redaksi. “Semoga besok dan seterusnya bisa lebih baik lagi”, imbunya. (Edu_On/Nil)
Dok. Edukasi

"Ketika seorang anak kecil bisa menerbangkan sebuah bus gendut dan membuat puluhan bahkan ratusan ikan keluar dari kodratnya, apakah yang seperti itu ada dalam dunia nyata?"

Saya tidak langsung tertarik pada novel ‘Semua Ikan di Langit’ ketika saya melihatnya di salah satu rak di toko buku. Meski tahu novel ini merupakan pemenang Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tahun 2016, saya baru selesai membacanya di tahun 2018 setelah memutuskan untuk meminjam dari seorang teman di tahun yang sama.

Tanpa berpikir keras, siapa pun yang membacanya pasti akan langsung mengenali konsep ketuhanan yang dijadikan garis besar cerita dalam novel ini. Novel ini mengisahkan tentang sebuah bus Damri yang diajak jalan-jalan oleh seorang anak kecil dengan mantel yang kebesaran, yang ia sebut sebagai ‘Beliau’ bersama banyak ikan julung-julung. Mereka tidak berjalan di atas aspal, melainkan terbang. Ikan-ikan yang terbang? Ya, bahkan bus pun juga ikut terbang!

Konsep Ketuhanan

Novel ini mungkin terasa seperti kisah-kisah epik kuno seperti Odyssey atau bahkan Gilgamesh, namun harus dipaksakan jika novel ini harus disejajarkan dengan karya-karya epik tersebut. Novel ini memiliki unsur surealisme yang menjadi bahan bakar utamanya. Unsur penciptaan yang digunakan penulis bisa dikatakan telah terlepas dari unsur realisme. Ketika seorang anak kecil bisa menerbangkan sebuah bus gendut dan membuat puluhan bahkan ratusan ikan keluar dari kodratnya, apakah yang seperti itu ada dalam dunia nyata?

Meski memiliki konsep sureal yang bagus, konsep ketuhanan yang ada dalam novel ini sempit dan dangkal. Tidak perlu berpikir keras untuk mengenali adanya peminjaman kisah kaum nabi Luth, Lahul Mahfuz, dan kebangkitan Dajjal. Dengan mudahnya, pembaca akan mengetahui dari mana kisah-kisah ini diambil. Tentu terasa tidak mengejutkan, mengingat ada yang mengatakan sang penulis hanya menghabiskan tiga minggu untuk menyelesaikan novel ini.

Namun, terlepas dari itu semua, saya membaca novel ini dengan mengasingkan konsep ketuhanan di dalamnya dan menganggap karya ini adalah sebuah dongeng sureal yang memukau. Novel ini berhasil membuat saya berimajinasi dan berpikir tentang amanat yang ada di dalamnya meski terasa menggurui. Gaya bahasa yang disajikan pun tak berat, persis seperti dongeng yang biasa dibacakan seorang ibu pada anaknya. Nyaris tak ada perbedaan cara berbahasa pada tokoh-tokoh di novel ini. Tapi entahlah, karena saya tak paham dan masih tak paham tentang perkataan dewan juri Sayembara di sampul belakang.

Saya yakin, meski tanpa konflik yang memukau, novel ‘Semua Ikan di Langit’ pantas menjadi sebuah bacaan menghibur dan mengingat tentang Tuhan.


Judul : Semua Ikan di Langit
Penulis : Ziggy Zesyazeoviennazabrizkie
Tahun terbit : 2017
Penerbit : Grasindo
Jumlah halaman : 262 halaman
ISBN : 978-602-37580-6-7
Peresensi : A. A. Prayoga




Dok. internet

Semarang, EdukasiOnline Gadis asal Kudus yang keterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo merasa terkejut dengan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diperuntukannya. Jurusan Sosiologi yang ia ambil melalui jalur SNMPTN, membuatnya sedikit gusar. Ia merasa jika UKT yang ditentukan  oleh kampus cukup memberatkan keadaan ekonomi keluarganya. Pasalnya, selama ini bapaknyalah yang bekerja sendiri untuk menghidupi keluarga.

Gadis itu bernama Dwi Erna Susilaningtiyas, karena kegundahan yang dialami, akhirnya ia mendatangi kampus untuk meminta keringanan UKT. "Jumat kemarin saya mendatangi kampus bersama bapak untuk meminta keringanan, sebelum membayar UKT," tuturnya pada Selasa (8/5) saat melakukan verifikasi.

Ia bercerita bahwa pihak kampus tidak bisa membantu untuk meringankan beban UKT yang sudah ditanggungkan padanya. "Katanya kampus bisa membantu ketika nanti melakukan pembayaran di semester berikutnya," jelasnya.

Berkat usaha dan kegigihan bapaknya, ia tetap melakukan pembayaran UKT sekitar empat jutaan. "Ya bagaimana lagi, kalau untuk anak ya diusahakan lah, meski pontang-panting kesana-kemari," tutur bapak dari Dwi yang menemaninya saat verifikasi.

Melambungnya UKT

Menurut Imam Taufik selaku Wakil Rektor II,  beban UKT setiap mahasiswa ditentukan oleh input data diri yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Jadi, tidak ada campur tangan dari birokrasi, sebab semua sudah dibaca sistem. Semua data diri yang diunggah, itu yang digunakan untuk menentukan UKT, semua berdasarkan sistem,” terang Imam Taufik saat ditemui di kediamannya, Selasa (05/06) lalu.

Lelaki berkaca mata ini, melanjutkan penjelasannya, ternyata ada tipe mahasiswa baru yang bisa ia baca dalam mengisi data diri. Pertama mereka yang benar jujur melakukan pengisian, ada yang meninggikan penghasilan orang tuanya sebab malu, bahkan sampai ada yang kebingungan dan tidak mengisi.

Di sini letak permasalahannya, bagi yang tidak mengisi data diri maka mendapatkan UKT tinggi. Berdasarkan keterangan pak Imam begitu sapaan akrabnya, ada sekitar lima persen mahasiswa baru yang tidak melengkapi data dan terpaksa harus mendapat UKT tinggi. Apabila pengahasilan orang tua tidak diisi, dapat mengakibatkan mahasiswa tersebut masuk ke dalam golongan ke-5,” jelas lelaki pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah tersebut.

Kerja sistem yang ada sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 211 tahun 2018. Sesuai yang tertulis dalam Kemenag  tersebut, besaran UKT UIN Walisongo telah ditentukan dalam 7 grade, berubah dari tahun sebelumnya yang hanya 5 grade.
Perbedaan besaran UKT dalam setiap grade salah satunya dapat dipengaruhi oleh program studi (Prodi) dan fakultas yang diambil mahasiswa. Seperti di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sangat berbeda dengan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH).  Apabila tahun kemarin, FSH sampai lima juta, untuk saat ini sebab akreditasinya turun khususnya pada Prodi Ilmu Hukum maka UKTnya pun  diturunkan. "Akreditasi sangat mempengaruhi besaran UKT," jelas dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (Fuhum) ini.

Bukan hanya berkaca pada  akreditasi, penentuan besaran UKT pada tiap gradenya lagi-lagi berdasarkan penghasilan orang tua yang menjadi pertimbangan utama. Sebagai penanggung jawab bidang administrasi, Imam Taufik menjelaskan bahwa pendapatan orang tua berpengaruh hingga 60 persen, sedangkan unsur yang lainnya hanya 40 persen.

UIN Walisongo, Bukan “Kampus Rakyat”

Minggu kemarin dunia sosial sempat ramai mencibir Wakil Rektor II perihal pernyataannya mengenai kampus pemerintah. Berikut kutipan berita yang dirilis lpmmissi.com:

Sebagai kampus yang terletak di wilayah Kota Semarang, UIN Walisongo terkenal akan uang kuliah yang mampu dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Terlihat, banyak mahasiswa UIN Walisongo yang memiliki orang tua petani, buruh, dan pekerjaan serabutan lainnya. Oleh sebab itu, UIN Walisongo terkenal akan sebutan “Kampus Rakyat”, sebuah perguruan tinggi yang mampu dijangkau oleh banyak kalangan rakyat miskin.
Namun, hal tersebut dipatahkan oleh Imam Taufik dengan statementnya “Siapa yang bilang ini kampus rakyat? Ini bukan kampus rakyat, ini kampus pemerintah, tidak ada istilah rakyat-rakyatan”

Ketika ditemui oleh LPM Edukasi, Imam Taufik menjelaskan alasan pernyataan tersebut dapat terlontar. Baginya sudah jelas UIN itu ada embel-embel negerinya jadi kampus ini kampus pemerintah “UIN Walisongo itu kampus negeri, yang namanya negeri ya milik pemerintah”, ungkapnya.

Selain itu, Imam Taufik pun menjelaskan bahwa salah satu sumber dana yang didapatkan untuk pemenuhan sarana prasarana (sarpras) di UIN Walisongo itu dari pemerintah, dari dana Rupiah Murni (RM). RM tersebut digunakan untuk sarpras dan gaji para dosen begitu juga untuk pejabat kampus. “Sumber dana di UIN Walisongo itu ada UKT, Non UKT, RM, dan BUPTN. Dana UKT hanya digunakan pure untuk kebutuhan mahasiswa, semua akan kembali ke mahasiswa”, terangnya dengan santai.

Kemudian menilik permasalahan banyaknya mahasiswa yang mengundurkan diri setalah dinyatakan lolos masuk UIN Walisongo, lelaki berkaca mata tersebut mengimbau, apabila sejak awal merasa tidak kuat membayar UKT, lebih baik tidak memaksakan. "Saya jelaskan lagi, bukan saya, pak Rektor, atau dosen siapa yang menentukan mahasiswa mendapatkan UKT berapa, semua tergantung sistem," tutur Imam Taufik tanpa meninggalkan senyum di wajahnya.

Kemudian ia menambahkan, apabila mahasiswa merasa keberatan dengan UKT yang ditanggung, birokrasi memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk melakukan banding UKT. “Jika merasa keberatan, silahkan ajukan banding di waktu yang ditentukan. Tapi, dia harus jadi mahasiswa UIN Walisongo terlebih dahulu," kata Imam Taufik dengan tawa yang mengembang.

Lalu Imam Taufik juga membeberkan bahwa jadwal banding akan dilaksanakan pada kisaran bulan Oktober sampai November 2018. Jadi untuk registrasi semester selanjutnya sudah menggunakan revisi UKT dari hasil banding. Dan lagi-lagi penentuan turun atau tetapnya UKT berdasarkan input data diri yang dilakukan. "Apabila dalam pengisian tidak ada perbedaan maka UKT akan tetap seperti semula," tandasnya.

Sebagai salah satu alumni UIN Walisongo, Imam Taufik menyadari bahwa dulu saat ia kuliah, uang kuliahnya termasuk standar, tidak semahal sekarang. “Namun, apa boleh buat. Besaran UKT yang menentukan dari pusat, kami hanya sebagai eksekutor. Orang boleh berkata ini kampus rakyat, tapi pada dasarnya ini kampus milik pemerintah,” tegasnya. (Edu_On/Nil-Ska)


Dok. Internet

Mudik atau pulang kampung telah menjadi hari raya tersendiri setiap tahun. Ingar bingarnya terasa sejak umat islam merayakan kegiatan puasa. Puncak kegiatan biasanya terjadi menjelang sepekan sebelum hari raya idul fitri. Meskipun hanya setahun sekali, mudik telah menjadi fenomena khas Indonesia yang menawarkan kegiatan ekonomi yang panjang.

Momentum setahun sekali ini telah menggerakkan segala lini. Mulai dari pengaturan jalan raya, penyediaan angkutan dan lain sebagainya. Tak mengherankan jika beberapa perusahan juga ikut andil dalam momentum ini. Beberapa bahkan siap menyediakan angkutan untuk mudik gratis. Ajang ini tentu merupakan ajang promosi bagi perusahaan tertentu.

Realita mudik sendiri merupakan cermin lain dari dampak ketimpangan ekonomi yang besar di Indonesia. Alasan perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencukupi kebutuhan menguntit di belakang realita ini. Alasan tersebut merupakan dampak dari gerak urbanisasi bahwa mencari pekerjaan di kota lebih menjanjikan daripada di desa.

Dengan alasan itu pula, dugaan urbanisasi terbesar di Indonesia tercipta saat mudik lebaran. Orang pulang senantiasa kembali membawa banyak orang dengan alasan yang sama. Meskipun kehidupan kota tidak selalu baik dan sumpeknya ruang tidak menjadi penghalang. Kota menjadi semacam kue besar bagi sebagian orang desa.

Selain itu, gerak ini dipengaruhi hal lain, seperti budaya yang ada di masyarakat. Minangkabau mempunyai sisi ini, merantau seolah menjadi budaya. Sedangkan dalam catatan sejarah gerak persebaran penduduk dilakukan secara besar-besaran oleh etnis tionghoa. Hingga bisa jadi kita menemukan etnis tionghoa di belahan bumi manapun. Dampak baiknya adalah perluasaan budaya mereka.

Namun sisi berbeda harus tetap ditangkap. Mudik membawa ruang menjadi sempit. Lonjakan penduduk secara mendadak juga menambah mau tak mau lahan ada pembangunan di sana-sini. Sedangkan dalam ruang berbeda-desa-mengalami stagnasi. Desa menjadi sepi dan gelora menghidupkan perekonomian desa semakin tipis.

Pada akhirnya stagnasi itu menciptakan anggapan bahwa orang harus ke kota untuk makan. Menceritakan dirinya dengan kekayaan yang tak seberapa diperoleh dari kota. Syukur-syukur ia kerja kantoran dan menjadi seseorang berpakaian agak kekinian. Tolok ukur demikian kian meroketkan anggapan ke kota dan membuat orang suka bangga.

Ini tak lepas dari teori psiko-sosial Maslow bahwa manusia butuh pengakuan. Lewat pengakuan inilah hal sepadan kita bisa dapat dari desa. Kau jadi punya senyum perlente dan orang tuamu punya senyum sumringah. Tanpa kau susah-susah ngajar jadi guru dan petani kere di desa. Bagai pepatah lama katak dalam tempurung. Sedangkan kawan-kawan seperjuangan telah lari mengelilingi dunia.
Dengan begitu pula orang tuamu akhirnya ngedumel, menjadi radio yang hanya memiliki satu kanal. Lihat tetangga atau si A dan si B. Kerja dan aku bisa pakai perhiasan. Kau jadi sarjana tapi kere. Meskipun ucapan demikian tidak dilandasi kesadaran penuh dari ibumu. Tapi falsafah kota tempat cari makan seolah telah memakan ibumu. Sialnya, tak ada kosa kata “mengerti” kalau kau di kota kau jadi robot dan buruh.

Tinggal mari kita pilih sebelum hari raya ini berlangsung. Pulang lebih awal ke desa tanpa harus membawa apa-apa, menetap di desa menatap hidup bahagia jadi petani. Kipas-kipas di pematang sawah ketika matahari tinggi. Bisa kau bayangkan juga, istrimu membawa rantang dan senyum secara bersamaan. Betapa mulia hidup merdeka jadi tuan akan diri sendiri.

Jadi bagi saya tidak merayakan mudik adalah merayakan menjadi seorang raja, sekaligus menghindarkan teman-teman saya masuk dalam lingkaran robot. Namun saya tidak bisa melakukan hal demikian. Saya hanya takut pada ibu saya. Seperti lagu religi “jika kau buat ibumu murka, Tuhan akan ikut murka” kurang lebihnya begitu. Jadi saya tetap saja ke kota untuk mudik kembali nantinya.
Tapi apa yang lebih penting dari keluh-kesah itu. Yakni mudik dan fenomena disekelilingnya merupakan PR besar perihal membenahi segala bentuk pola pikir. Tak ada salah jika kita masih berharap pada lembaga pendidikan menerapka  pola pikir  bangga tetap di kampung. Karena selama ini, masih banyak guru yang enggan menyuarakan kalau jadi petani, nelayan dan berbau kampung halaman sendiri adalah kemunduran.

Sedangkan untuk orang tua, kita tentu masih berharap pada pemerintah. Memberi potensi besar di kampung dan membenahi bahkan melatih mereka guna meningkatan taraf ekonomi. Hingga ada kebanggaan tersendiri menjadi petani atau pekerja di kampung sendiri. Karena sadar atau tidak yang mengusir kita ke kampung kebanyakan adalah orang tua sendiri dengan harapan kemajuan ekonomi.

Mungkin dengan begitu, kedepannya kita bisa merayakan diri kita sendiri di hari nan fitri. Bukan begitu? 

*)Penulis adalah Abdul Aziz Afifi, Kru LPM Edukasi

Doc. Edukasi

Ketika Wakil Rektor (Warek) II UIN Walisongo Semarang mengatakan "kalau tidak punya uang tidak usah kuliah," sesuai dengan yang dilansir oleh lpmmissi.com pada Minggu, 03/06/2018. Kalimat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang miskin dilarang kuliah. Hal ini kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Menristekdikti, M. Natsir setahun silam, ketika ada penurunan anggaran pendidikan tinggi, dia menjelaskan bahwa jangan sampai ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang nantinya ditakutkan ada calon mahasiswa baru yang tidak jadi kuliah karena tidak mampu membayar. "Sehingga jangan sampai UKT membebani anak miskin. Jangan sampai yang sudah diterima tidak bisa masuk gara-gara tidak mampu membayar kuliah," (Antaranews.com 30 Januari 2017). Dari kalimat itu, sama halnya dengan tujuan pertama kali adanya UKT, untuk memberikan keringanan orang miskin agar bisa kuliah. Melalui subsidi silang yang diterapkan.

Namun, dengan adanya kalimat pernyataan dari Warek II UIN Walisongo tersebut menjadi bukti Bahwa apa yang dikonsepkan oleh pemerintah pusat belum tentu bisa diterjemahkan secara baik oleh petinggi-petinggi kampus, sebagai eksekutor kebijakan. Melihat ini menjadi jelas, bahwa niat baik pemerintah yang dengan diterapkannya UKT akan menjadi solusi orang miskin untuk berkuliah hanya menjadi omong besar dan utopis belaka. Nyatanya apa yang terjadi di lapangan adalah kebalikan dari apa yang digaungkan, banyak calon mahasiswa baru yang harus menggigit lidahnya sendiri karena dikentel dengan UKT yang tinggi. Akibatnya, mereka harus mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kuliah, disebabkan biayanya yang semakin mahal.

Meskipun secara konseptual orang miskin dapat menikmati keberuntungan melalui UKT yang paling rendah yaitu golongan satu. Keberuntungan itu layaknya kupon yang diberikan oleh jajanan ringan saja, jika tidak beruntung akan mendapatkan tulisan "coba lagi". Kalau beruntung bisa menikmati hadiahnya. Bisa melanjutkan jenjang pendidikannya. 

Ketidakberuntungan itu adalah suatu hal yang dilematis, mau dilanjutkan ternyata biaya mahal, tidak dilanjutkan ternyata kuliah sudah menjadi kebutuhan yang pokok yang dianggap bisa menjamin masa depan. Maka, pertaruhan orang miskin itulah yang kemudian menentukan. Meskipun sebenarnya Warek II UIN Walisongo sudah memberikan solusi yang jelas, kalau tidak punya uang tidak usah kuliah.

Sedangkan calon mahasiswa baru yang beruntung mendapatkan biaya rendah bisa melanjutkan kuliahnya. Kuota keberuntungan ini sesuai dengan Permenag (Peraturan Menteri Agama) minimal 5%, mungkin saja- karena tidak ada transparansi dari birokrat kampus- hanya diterapkan mentok 5%, padahal aturan kementrian adalah minimal, harusnya minimal itu menjadi batasan yang bisa melebihi 5%, taruhlah 30 % misalnya, hal ini sah-sah saja, karena dalam peraturan itu yang diatur adalah batas minimal. Akan tetapi, kembali lagi, kita bisa menyakini bahwa orang-orang yang beruntung itu mungkin hanya 5% saja.

Secara sadar dengan kecacatan konseptual dan praksis tersebut, kita menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT). Harus ada keterbukaan (transparansi) di setiap instansi kampus. Sediakan kuota lebih banyak golongan pertama.  Lebih-lebih batalkan kebijakan UKT yang semakin mencekik rakyat miskin. 

_Redaksi_
Salam,
Rekan-rekan junalis yth.

Penolakan terhadap keberadaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, terus disuarakan oleh warga terdampak. Kali ini dilakukan oleh nelayan dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesangaran. Di Dusun Pancer tedapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berjarak kurang lebih 8,3km dengan Gunung Tumpang Pitu.

Berikut siaran pers yang dirilis tim media Forbanyuwangi terkait aksi warga, 3 Juni 2018 lalu.

Doc. Forbanyuwangi


BANYUWANGI - Penolakan terhadap pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu terus disuarakan warga, aksi kali ini dilakukan oleh Komunitas nelayan Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 3 Juni 2018. Aksi ini dilakukan untuk menyambut hari lingkungan hidup yang jatuh pada 5 Juni. 

Menariknya, dalam aksi tersebut nelayan memilih jukung sebagai sarana aksi. Dengan jukung, mereka melintasi Laut Selatan menuju Pulau Mustaka, lalu dilanjutkan menuju Pantai Wisata Pulau Merah sambil membentangkan spanduk berukuran 4x1 meter bertuliskan “Stop Gold mining activity at mount Tumpang Pitu, Banyuwangi”.

Dadang, nelayan Pancer yang turut dalam aksi tersebut menyampaikan kekhawatirannya apabila Gunung Tumpang Pitu dikeruk akan berdampak pada pencaharian nelayan Pancer. Dia juga khawatir kalau ada tsunami seperti tahun 1994.

“Bagi warga, Gunung Tumpang Pitu adalah penahan alami dari tsunami. Jika gunung ini dipapras tambang, terus bagaimana tsunami datang? Bukan saya berharap tsunami. Saya hanya berpikir kemungkinan terburuk,” tegasnya.

Kekhawatiran Dadang ini sangat beralasan,  karena pada 3 Juni 1994, Dusun Pancer pernah porak poranda diterjang tsunami. 

Lebih lanjut Dadang mengatakan, para korban yang selamat dari tsunami 1994, masih trauma. Mereka khawatir jika hal itu terulang. Mereka meyakini, sangat penting mempertahankan Tumpang Pitu sebagai benteng alami dari daya rusak tsunami.

“Tidak ada pilihan lain. Gunung Tumpang Pitu dan gunung-gunung disekitarnya harus diselamatkan. Tambang emas yang berada disana harus ditutup demi keselamatan rakyat banyak,” ujar pria berusia 33 tahun ini. 

Sementara itu Zainal Arifin, seorang pegiat pariwisata di Pulau Merah, mengungkapkan pernah terjadi banjir lumpur pada Agustus 2016 lalu. Banjir lumpur ini diduga berhubungan dengan aktivitas penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Saat hujan deras, air bercampur tanah langsung turun masuk ke sungai, kemudian menerjang Pantai Wisata Pulau Merah.

"Kalau Pertambangan ini dibiarkan terus, permukiman penduduk di sekitar Pulau Merah terancam. Begitu juga pariwisata. Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara akan turun, sehingga memengaruhi pendapatan sektor pariwisata yang sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat di sekitar Pulau Merah," katanya.





Doc. Internet


Semarang, EdukasiOnline-- Hari Jum’at (6/1) diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila, dan sudah disepakati  sebagai hari libur nasional. Namun meskipun tanggal merah, beberapa mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan (FITK )tetap mengadakan perkuliahan. Menjelang berakhirnya masa perkuliahan dan menyambut hari raya idul fitri membuat beberapa dosen dan mahasiswa sepakat tetap mengadakan perkuliahan. Salah satu Dosen FITK Bakti Fatwa Anbiya, tetap mengajar  di 3 kelas berbeda. Ia mengatakan, hal ini guna mencegah agar perkuliahan tidak molor . “Karena antara saya dan mahasiswa sudah sepakat , hari ini kami tetap masuk meskipun hari libur”, terangnya.

Irma, salah satu mahasiswa  tetap kuliah di hari libur. Ia mengatakan tidak keberatan jika hari libur tetap ada perkuliahan. Ia mengaku jika tetap diliburkan tugas yang harus diselesaikan akan semakin menumpuk. “Biasa saja kalau hari ini tetap kuliah, dosennya juga ngga keberatan” 

Gadis asal Grobogan ini juga menambahkan ia masih ada perkuliahan sehabis lebaran. Meskipun banyak dari temannya yang  berasal dari luar jawa yang terpaksa tidak mudik ke rumah karena tuntutan Ujian Akhir Semester (UAS).  Berbeda dari Irma, Angelica mahasiswa semester 6 mengaku keberatan masih ada UAS paska  lebaran.  Masalah ongkos menjadi pertimbangan kenapa ia keberatan. “ Rasanya ya nyesek, harus bolak-balik buat ongkosnya juga”, ujarnya sambil tersenyum. Ia mengaku tahun-tahun sebelumnya perkuliahan dipercepat sehingga tidak ada UAS sehabis lebaran.

Bakti mengatakan adanya percepatan kuliah membuat kualitas perkuliahan tersebut dipertanyakan. Ia menyebutnya sebagai sistem gugur tugas. ”Perkuliahan hanya sebagai  transfer of knowladge tidak mengedepankan transfer of value, sehingga kurang efektif” ujarnya. (Edu_On/Tis)