Februari 2018


Doc. PMII Komisariat Walisongo

Semarang, EdukasiOnline--  Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  (MD3) yaitu pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang yang telah menyebarkan seruan aksi untuk menolak pengesahan revisi UU MD3 hari ini, Kamis (22/2). “PMII Komisariat Walisongo Semarang mangajak semua elemen mahasiswa baik yang tergabung dalam oraganisasi ekstra untuk Menolak revisi UU MD3,”tulis dalam pesan seruan aksi.

Aksi yang akan digelar di kantor DPRD Jawa tengah ini sendiri akan dilaksanakan Jumat pagi (23/2). Berdasarkan pesan seruan aksi yang tersebar, hasil revisi yang dilakukan dalam waktu singkat itu dianggap berusaha membuat DPR semakin sakti dan anti kritik. Selain itu, adanya kewenangan DPR untuk mempidanakan mereka yang dianggap merendahkan DPR atau anggotanya adalah sebuah upaya membungkam kritik dari rakyat.

Lebih lanjut, dalam pesan tersebut tertulis demokrasi di negara kita dinilai mengalami kemunduran karena berbagai aturan yang dengan mudah menghukum kebebasan mengungkapkan pendapat atau kritik. (Edu-On/Riz)


Abu Rahmat (tengah) sedang menyampaikan materi tentang tafsir Al Ibriz, Selasa (20/2) (Foto: Edu-On/Riz)

Semarang, EdukasiOnline-- Sudah menjadi budaya akademisi untuk selalu berdiskusi, seperti halnya “Diskusi Anggoro Manis” yang merupakan forum kajian yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Islam dan Budaya Jawa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

Pada awal forum dibuka, M. Rikza Chamami, Salah satu pembicara pada Diskusi Anggoro Manis mengatakan, diskusi ini akan berlangsung secara rutin pada hari Selasa Legi. “Kami mempersilahkan teman-teman untuk bisa hadir dalam setiap diskusi yang kami adakan,” tuturnya kepada peserta yang hadir dalam Seri diskusi anggoro manis membedah kitab pegon karya KH. Bisri Musthofa di Meeting Room LP2M UIN Walisongo, Selasa (20/2). 

Selain itu, Anasom, Ketua Pusat Kajian Islam dan Budaya Jawa juga menjelaskan terkait arti dari Anggoro Manis yakni Selasa Legi. “Itulah kenapa diberi nama Anggoro Manis,”ujarnya. 

Kiai Bisri dan Tafsir Al-Ibriz

Banyak kiai zaman dulu yang produktif menulis salah satunya KH Bisri Musthofa. Sosoknya yang lengkap dengan puluhan karya-karyanya menarik untuk diperbincangkan. Salah satu karyanya adalah Tafsir Al-Ibriz yang sangat populer. Menurut Abu Rahmat, kitab ini ditujukan kepada orang-orang kampung. "Tersebar di Jawa dan Jiran," jelasnya. 

Lebih lanjut, Abu Rahmat mengatakan bahwa pada masanya, tidak ada yang mampu menerjemahkan kitab populer ini dalam bahasa Indonesia. "Para penerjemah selalu gagal, meski sekarang sudah ada terjemahannya," tandasnya.
 
Ia juga sempat memperkenalkan kelebihan KH Bisri Musthofa. Selain pandai menulis dan menjadi budayawan, beliau juga seorang orator. Kemudian, Kelebihan itu diwariskan pada penerusnya. "Adib Bisri, mewarisi kemampuan menulisnya, Kholil Bisri dibagian oratornya, dan Gus Mus budayawanannya," jelasnya lebih rinci.

Walisongo dalam Tarikhul Auliya

Sejarah walisongo selalu mengundang tanya. Anasom menjelaskan, keberadaan Islam Jawa sangat dipengaruhi oleh Cempa, yakni suatu kerajaan yang berada di Vietnam. "Mengaitkan Cempa dengan Jawa mengenai kultur budayanya," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa seringkali terjadi perbedaan dalam penyeleksian sejarah. “Sejarah akan selalu berkembang dari mas ke masa melalui manuskrip-manuskrip yang ditemukan,” ujarnya.

Hal ini ia buktikan dalam hasil temuannya mengenai Haji Ustman dan Ustman Haji dalam sejarah walisongo. “Dalam kitab ini menyebutkan bahwa keduanya berbeda, sedangkan ketika saya bertanya pada habib Luthfi, itu adalah satu orang,” tuturnya.

Nasihat dalam Kitab Ngudi Susilo

Dipembahasan terakhir, Rikza mencoba mencuplik bab 7 dan bab 8 dalam kitab Ngudi Susilo. "Bab ini menasehati terkait sikap perilaku dan cita-cita,"tegasnya.

Dosen Islam dan Budaya Jawa ini memaparkan ceritanya dengan realita orang-orang yang menginginkan negara khilafah. “Perkumpulan itu musti dinasihati dengan kitab Ngudi Susilo,” tuturnya.

Hal ini menurutnya dibutuhkan kilas balik sejarah bahwa Indonesia terkenal dengan lmam Bonjol dan Pangeran Diponegoro sebagai  tokoh yang mempunyai ciri khas keindonesiaan. ”Semua diceritakan K.H Bisri Mustofa dalam kitab ini,"terangnya. 

Selain itu, ia juga mengatakan dalam salah satu syiir ngudi susilo yang menyinggung tentang cita-cita itu dapat diraih jika terdapat orang-orang penting pada setiap posisinya. “Perlu ada pemimpin, hakim, dokter, orang yang pintar ilmu dan agama,” Pungkasnya. (Edu-On/Ris, Riz)


Doc. AJI Solo
Semarang, EdukasiOnline—Berdasarkan informasi yang didapat tim redaksi EdukasiOnline dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jum’at (9/2).  AJI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengusulkan Hari Pers Nasional (HPN) direvisi dari 9 Februari menjadi 23 September. AJI dan IJTI adalah dua dari tiga organisasi wartawan yang diakui dan menjadi pendukung Dewan Pers. Satu lainnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan mengatakan, telah mengirimkan surat terkait revisi HPN ini kepada Dewan Pers pada 23 Januari lalu. “HPN sekarang, 9 Februari diambil dari hari kelahiran PWI  pada 9 Februari 1946. Regulasi pengesanan dijadikan HPN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985,”ujarnya.

Organisasi Tunggal Orba

Ia menjelaskan bahwa, Presiden Soeharto (era Orde Baru) mengesahkan setelah diusulkan Dewan Pers yang waktu itu hanya memiliki organisasi wartawan tunggal, PWI, dengan ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan Harmoko. “Bagi PWI maupun Dewan Pers bagaikan di bawah ketiak pemerintah,”tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam kutipan yang tim redaksi terima, bahwa era telah berganti, Reformasi di Indonesia telah melahirkan undang-undang pers baru, yaitu Undang-Undang Pers yang menempatkan posisi wartawan dan pers semestinya, independen dan bukan berada di bawah ketiak penguasa. “Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers yang disahkan pada era Presiden BJ Habibie 23 September 1999 telah menciptakan pers bebas dalam sejarah Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa organisasi wartawan tunggal PWI telah diganti dengan kebebasan wartawan mendirikan organisasi, lalu terverifikasi AJI dan IJTI di Dewan Pers. “Eh, lucunya HPN masih memakai hari kelahiran PWI yang selama Orde Baru menjadi bagian pemerintah yang ikut memberangus kebebasan pers dengan puncak peristiwa pemberedalan TEMPO, Detik, dan Editor pada 1994, Peristiwa ini pemicu lahirnya AJI,” katanya.

Ia menambahkan, perayaan HPN pasca Orba pun tak ubahnya dari zaman Orba, termasuk hari ini dirayakan di Padang. “Entah kalangan pers yang merayakan entah pemerintah. Yang pasti lembaga-lembaga pemerintah mengeluarkan uang atau dikerahkan untuk membuat program HPN. Masalah jurnalis dan pers hampir tidak dibahas, terutama pada isu kebebasan pers, independensi, kesejahteraan,” tuturnya.

Revisi menjadi 23 September

Manan menyampaikan bahwa hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang sudah dua tahun diadakan Dewan Pers memiliki skor rendah pada kebebasan pers di Indonesia dari cengkeraman pemerintah daerah. “ Terutama pada ketergantungan pada apa yang disebut "pariwara pemda" di kanal berita,”ujarnya.

Manan juga berharap tahun depan HPN bisa dirayakan pada 23 September, hari kelahiran pers sebenarnya di Indonesia, yaitu pers yang independen, yang berada bukan di bawah ketiak pemerintah dari pusat hingga daerah. “HPN yang dirayakan bersama oleh kalangan pers, baik jurnalis maupun perusahaan dan juga didanai dengan patungan bersama,”harapnya.

Selain itu, ia berharap para pesertanya dari daerah masing-masing juga dengan dana sendiri, bukan meminta kepada pejabat daerah yang jelas sangat bertentangan dengan independensi dan juga berpotensi penyelewengan anggaran. “Sebagai jurnalis saya akan siap mendanai HPN masa depan seperti ini, mungkin Rp25 ribu,mungkin juga Rp500 ribu. Kalikan jika semua jurnalis sepakat dan perusahaan pers (yang sebagian sangat kaya itu) juga sepakat,”tandasnya.

Dengan begitu, ia berharap akan muncul HPN yang mandiri yang memperlihatkan sosok jurnalis dan pers independen. Pers Indonesia modern yang lepas dari bayang-bayang era otoritarianisme. “Jadi, ini pekerjaan rumah Dewan Pers untuk melanjutkan permintaan AJI dan IJTI untuk memproses pengajuan revisi kepada Presiden Jokowi,”pungkasnya. (Edu-On/Riz)